Sabtu, 26 Mei 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2

Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018

Betty Maria Jumat, 11 Mei 2018 13:01 WIB
larasonline.com

Alur Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH atau PBH.

Jakarta.

Pendaftaran untuk verifikasi dan akreditasi bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Pemberi Bantuan Hukum (PBH) akan segera dibuka oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kesempatan verifikasi dan akreditasi bagi OBH atau PBH hanya berlangsung 1 kali dalam 3 (tiga) tahun. Pastikan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses verifikasi dan akreditasi .


Bagi OBH atau PBH yang ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi di Tahun 2018 harus memenuhi persyaratan agar bisa lulus seleksi. Persiapan harus sudah dilakukan sejak dini, mengingat banyaknya OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang akan mengikuti proses verifikasi dan akreditasi ini.


Menurut Masan Nurpian, SH, Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebagaimana dipaparkan dalam makalahnya yang berjudul: "Pemerataan Sebaran Pemberi Bantuan Hukum Melalui Verifikasi dan Akreditasi", yang disampaikan tanggal 03 Mei 2018 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi OBH baru.


Persyaratan yang harus dipenuhi OBH baru antara lain:

Pertama, berbadan hukum. OBH atau PBH harus memiliki badan hukum sendiri misalnya dalam bentuk Yayasan. Permohonan verifikasi dan akreditasi hanya dapat dilakukan oleh OBH atau PBH yang dokumen Akta Pendirian dan Surat Keputusan Badan Hukumnya sebelum tanggal 31 Desember tahun sebelum pengumuman verifikasi dan akreditasi.

Kedua, OBH atau PBH harus memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Kantor atau sekretariat yang tetap sesuai dengan alamat kantor akan yang didaftarkan.


Ketiga, memiliki pengurus. Pengurus OBH atau PBH terdiri dari Direktur/Ketua, Wakil Direktur/Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Keempat, memiliki Program Bantuan Hukum. Untuk program Bantuan Hukum berkaitan tujuan yang ingin dicapai oleh OBH atau PBH itu sendiri dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu ataupun miskin. Masa kerja susunan Pengurus dalam OBH ialah selama 3 (tiga) tahun sesuai periode akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.

Kelima, OBH atau PBH harus memiliki Advokat dan Paralegal. Khusus bagi Para Advokat tersebut sudah dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Advokat di Pengadilan Tinggi.


Keenam, ketentuan lainnya sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.3 Tahun 2013 Tentang Verifikasi dan Akreditasi (selanjutnya disebut Permenkumham 3/2013) yaitu minimal telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus. Jumlah kasus yang dimaksud merupakan rata-rata setiap tahun kasus yang ditangani sejak 1 (satu) tahun setelah akta pendirian diterbitkan sampai 31 Desember tahun terakhir sebelum jadwal pengumuman verifikasi dan akreditasi.


Pengumuman tentang pelaksanaan verifikasi akan dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan HAM https://www.kemenkumham.go.id.


Pengajuan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sesuai Pasal 14 Permenkumham 3/2013 bisa dilakukan dengan dua cara yaitu : Elektronik dan Non-Elektronik.

Pertama, Elektronik. OBH atau PBH harus mengisi aplikasi online di sidbankum.bphn.go.id, lalu dokumen akan diverifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan diakreditasi oleh Tim 7 (tim independen) dari luar Kemenkumham yang dibantu oleh BPHN.


Aplikasi Online yang lebih di kenal dengan SIDBANKUM (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) yang dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai inisiator dari Aplikasi ini, merupakan salah satu aplikasi yang masuk sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Tahun 2017 (https://bphn.go.id/news/2017042110085953/Aplikasi-SIDBANKUM-Masuk-TOP-99-Inovasi-Pelayanan-Publik-Tahun-2017). OBH atau PBH yang sudah pernah login dan menggunakan aplikasi SIDBANKUM tidak perlu lagi melakukan aktivasi ulang. Aktivasi hanya berlaku untuk OBH yang belum pernah memiliki akun pada Aplikasi SIDBANKUM (https://sidbankum.bphn.go.id/).

Kedua, Non-elektronik. Permohonan diajukan oleh OBH atau PBH dengan mengisi formulir dan disampaikan langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi administrasi sekaligus faktual dan tetap wajib menginput data pendaftaran di aplikasi sidbankum.bphn.go.id.


Proses verifikasi dan akreditasi untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di bagi menjadi 5 (tahap), antara lain: Proses pertama, Pengumuman, Registrasi, dan mengisi Aplikasi Sidbankum. Pada proses pertama, Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi OBH yang ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi. OBH atau PBH kemudian dipersilakan melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh OBH atau PBH wajib mengisi aplikasi Sidbankum melalui website.


Untuk proses pertama, waktu yang disediakan selama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Pada proses pertama , OBH atau PBH diberikan waktu untuk melengkapi dokumen yang kurang selama 14 hari. Bagi pengurus OBH atau PBH harus dapat menyiapkan dokumen yang diminta.


Proses Kedua, terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses kedua ini berlangsung selama 14 (empat belas) hari. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akan diminta datang ke Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM terkait.


Proses Ketiga, pada tahap ini Panitia dapat melakukan survei langsung. Panitia kemudian akan membandingkan hasil verifikasi sesuai/tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.


Proses Keempat, panitia akan memberikan pertimbangan Akreditasi (lulus/tidak lulus). Menteri Hukum dan HAM sebelumnya sudah membentuk panitia yang terdiri atas Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.


Proses Kelima, tahap akhir dari proses verifikasi dan akreditasi adalah penetapan Akreditasi OBH atau PBH oleh Menteri Hukum dan HAM (Periode 2019-2021). Semua proses ini harus dilalui oleh OBH atau PBH, baik yang sudah terakreditasi.


Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berhasil lulus akreditasi akan mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat Akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pengajuan permohonan perpanjangan dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali/Reakreditasi. Sebagai informasi tambahan, Reakreditasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.


OBH atau PBH yang sudah terakreditasi di wilayah Provinsi dapat membentuk OBH baru sebagai cabang OBH induk paling banyak 1 (satu) organisasi di setiap Kabupaten atau Kota dalam satu wilayah provinsi. OBH induk yang telah memiliki cabang dan terakreditasi sebelumnya di Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan lagi untuk membentuk cabang. "Bagi OBH atau PBH yang sudah terakreditasi sebelumnya dan memiliki kantor cabang, dipersilakan untuk mendaftarkan cabangnya untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi bagi wilayah Kabupaten/Kota yang belum terdapat OBH atau PBH", ungkap Masan Nurpian, SH melalui pesan singkat di tanggal 05 Mei 2018.


Artikel Ini Dipilih Untuk Anda

Menuju Sistem Bantuan Hukum Nasional

Bantuan Hukum Sebagai Program Strategis Dalam Pemilukada 2018

Berurusan Dengan Hukum, Ada Bantuan Hukum Gratis, Begini Syaratnya

Verifikasi dan Akreditasi OBH Periode Ketiga, Untuk Pemerataan Sebaran Layanan Bankum

Reakreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018, Begini Aturan dan Persyaratannya


Peraturan Ini Dipilih Untuk Anda

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum







T#gs Badan Pembinaan Hukum NasionalKanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera UtaraMasan Nurpianorganisasi bantuan hukumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments