Rabu, 14 Nov 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • 996 OBH Baru Mendaftar, Pegawai Kemenkumham Lembur Sampai Pagi

996 OBH Baru Mendaftar, Pegawai Kemenkumham Lembur Sampai Pagi

Betty Maria Rabu, 22 Agustus 2018 12:26 WIB
Koleksi Photo BPHN

Keterangan: Lembur Kanwil Kumham Bengkulu (20/08/2018) saat penutupan pendaftaran verifikasi dan akreditasi OBH Baru periode ke-3.

Jakarta.


Pendaftaran verifikasi akreditasi untuk Organisasi Bantuan Hukum yang baru resmi ditutup tanggal 20 Agustus 2018 pukul 23.59 Wib. Penutupan pendaftaran ditandai dengan tidak dapat diaksesnya lagi fitur 'Daftar Verasi' dalam Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID BANKUM).


Pendaftaran OBH baru melalui aplikasi SID Bankum dimulai dari tanggal 30 Juli sampai dengan 20 Agustus 2018 atau 15 hari kerja. Selama masa pendaftaran ini OBH baru wajib mendaftarkan email OBH, mengisi data profil dan kegiatan OBH, serta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan melalui aplikasi SID Bankum.


Penggunaan aplikasi SID Bankum memudahkan OBH baru dalam proses pendaftaran, karena untuk mendaftarkan diri OBH baru tidak perlu mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi. Cukup mengisi aplikasi dan mengunggah dokumen pendaftaran.


Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum BPHN (21/08/2018) mengungkapkan bahwa peserta pendaftaran OBH baru periode ketiga untuk anggaran bankum tahun 2019-2021 melebihi 2 (dua) kali lipat dari target BPHN. Ia menginformasikan jumlah OBH baru yang mendaftar mencapai 996 OBH seluruh Indonesia.


Dari 996 OBH baru yang mendaftar melalui aplikasi SID Bankum, hanya sekitar 524 OBH yang melengkapi data. Ada 472 OBH yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual. "Tidak ada perpanjangan waktu lagi untuk pendaftaran OBH baru maupun bagi OBH baru yang belum melengkapi berkas", ditambahkannya lebih lanjut.


Kendala Yang Dihadapi OBH


Masan menjelaskan ada kendala yang dialami oleh OBH baru saat menginput data. Diantaranya ada yang mengalami kendala jaringan namun hanya beberapa.


Kendala yang paling krusial yaitu pemahaman dari OBH baru bahwa ketika mereka sudah mendaftarkan email, OBH baru beranggapan proses pendaftaran sudah selesai. Padahal OBH baru tersebut belum mengunggah dokumennya sama sekali dalam aplikasi SID BANKUM.


Kendala lain yang dihadapi OBH baru saat melengkapi persyaratan verifikasi dan akreditasi, pengadilan pada umumnya tidak menerima lagi legalisir fotocopi dokumen sesuai dengan asli, misalnya: Kartu Tanda Pengenal Advokat, KTP, dan dokumen lainnya. Solusinya menurut BPHN, OBH baru tetap bisa mengajukan kelengkapan dokumen tersebut melalui aplikasi SID Bankum walaupun tidak ada legalisirnya dan BPHN tetap akan mempertimbangkannya.


Kendala lainnya, ada OBH baru yang belum memiliki buku rekening atas nama OBH yang bersangkutan karena masih dalam proses pengurusan atau belum diterbitkan oleh Bank, sehingga menggunakan rekening pribadi saat melengkapi aplikasi SID Bankum. Masan menyatakan rekening harus atas nama OBH. Untuk solusinya OBH baru bisa koordinasi dengan Kanwil untuk verifikasi faktual.


Pegawai Kemenkumham Lembur Sampai Jam 3 Pagi



Proses pendaftaran verifikasi dan akreditasi OBH yang dikordinir oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia khususnya Divisi Pelayanan Hukum.


Pelayanan pendaftaran OBH baru melalui aplikasi SID Bankum tetap dibuka sampai pukul 23.59. Akibatnya pegawai BPHN dan Kanwil Kemenkumham harus bekerja lembur dihari terakhir pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran melalui aplikasi. "Ada yang sampai jam 1 pagi bahkan jam 3 pagi masih melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran melalui aplikasi SID Bankum" diungkap Masan.


Pendaftaran Reakreditasi OBH Terakreditasi


Bagi OBH yang sudah terakreditasi periode 2016-2018, pendaftaran akreditasi ulang (reakreditasi) dimulai hari Selasa tanggal 21 Agustus-12 September 2018. Sama seperti OBH baru, OBH lama juga mengunggah kelengkapan dokumen pendaftaran reakreditasi melalui aplikasi SID Bankum.


Masih menurut Masan, tidak ada perbedaan proses pendaftaran bagi OBH baru dan OBH lama. Ia menyampaikan mekanismenya sudah jelas dan OBH lama sudah mengetahuinya karena sudah pernah disosialisasikan sebelumnya.

"Bagi OBH lama sebenarnya mereka (OBH lama) sudah memahami prosesnya, karena OBH lama sudah mengenal aplikasi SID Bankum sejak tahun 2015. Hal penting lain OBH lama yang harus ketahui adalah kelengkapan dokumen yang menjadi syarat utama pendaftaran ulang akreditasi", jelas Masan.


Kewajiban penanganan Probono juga menjadi salah satu syarat pertimbangan BPHN. Baik kasus atau perkara yang direimbuise maupun perkara yang ditangani secaraCuma-Cuma (gratis).


Baca selengkapnya: Hal Penting Wajib Diketahui OBH Untuk Akreditasi, Probono Diantaranya


Saran dari Masan kepada OBH lama yang akan mengikuti kegiatan akreditasi ulang, OBH tetap bekerja baik dan tekun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya.

T#gs BPHNKemenkumhamOBH BaruSID Bankumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments