Jumat, 22 Jun 2018

Bankum Files

'Pekerja Menggugat' Penahanan Ijazah dan Kewajiban Bayar Kompensasi PHK Ke Perusahaan

Tim Redaksi Bankum Files Jumat, 25 Mei 2018 16:47 WIB
Larasonline.com

Kolase Photo: Ardi Selan (kiri), ilustrasi saran Ardi Selan kepada Pekerja (kanan).

Jakarta.

Ardi Selan, pemuda yang penuh semangat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dirinya tidak pernah membayangkan akibat hukum dari menandatangani perjanjian kerja sewaktu diterima bekerja di perusahaan asuransi ternama.

Dalam perjanjian kerja Ardi menyatakan menyetujui ketentuan penahanan ijazah pekerja dan menyetujui kewajiban pekerja membayar kompensasi kepada perusahaan bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Belum lama bekerja Ardi mengalami pemutusan hubungan kerja. Sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja, ijazah Ardi ditahan perusahaan dan baru akan dikembalikan bila Ardi membayar uang kompensasi atas PHK kepada perusahaan sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Disinilah titik balik kehidupan Ardi dimulai.

Setelah terjadi penahanan ijazah, Ardi baru merasakan ketidak-adilan. Dari pada membayar kompensasi PHK untuk mendapatkan ijazah, Ardi memilih menggugat ke pengadilan keabsahan perjanjian kerja yang pernah ditandatanganinya. Proses hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir di Mahkamah Agung dijalani Ardi. Tujuannya selain untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar kompensasi kepada perusahaan dan merebut kembali ijazah asli yang masih dikuasai perusahaan, Ardi juga ingin mendapatkan pesangon.

Ardi lahir di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur 26 tahun silam. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri sipil dan ibunya seorang guru. Selepas menamatkan sekolah menengah atas, Ardi merantau dari tanah kelahirannya ke Yogyakarta. Perjalanan dari kota kelahirannya ke Yogyakarta, Ardi harus menempuh perjalanan darat sejauh 100 kilometer menuju Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Yogya menggunakan angkutan pesawat udara yang harga tiketnya lumayan mahal untuk seorang mahasiswa. Ardi melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi swasta dan memilih jurusan akuntansi.

Tahun 2014 Ardi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diberikan ijazah sarjana. Kebetulan saat itu ada Job Fair di salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta. Bermodal ijazah sarjananya, Ardi melamar ke beberapa perusahaan dalam Job Fair. Salah satu perusahaan yang dilamarnya adalah perusahaan asuransi ternama. Ardi mengikuti serangkaian tes seperti psikotes dan wawancara. Usahanya untuk mendapatkan pekerjaan membuahkan hasil, Ardi dinyatakan lulus. Perusahaan mengundang Ardi ke Jakarta di tanggal 1 Maret 2014. Ardi diminta membawa serta Ijazah sarjana yang asli.

Tanggal 03 Maret 2014 menjadi hari yang bersejarah dan membahagiakan bagi Ardi. Setelah empat tahun merantau dari tanah kelahiran untuk menempuh pendidikan tinggi. Hari itu menjadi hari pertama Ardi bekerja dalam posisi marketing support agency training program (MSATP).

Tanggal 05 Maret, Ardi dan karyawan lain diberikan surat perjanjian kerja. Bagi karyawan yang setuju dengan isi dan persyaratan dalam surat tersebut, bisa langsung menandatangani dan juga sekaligus menyerahkan ijazah kepada perusahaan. Dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja diatur tentang penahanan ijazah asli oleh perusahaan dan diatur pula mengenai kewajiban pekerja untuk membayar kompensasi kepada perusahaan bila mengalami pemutusan hubungan kerja. Ijazah asli akan dikembalikan kepada pekerja bila uang kompensasi atas PHK sudah diterima perusahaan dari pekerja.

Klausul perjanjian kerja yang mengatur kewajiban pekerja membayar kompensasi ini memang berasa janggal. Biasanya perusahaan yang membayar pesangon kepada pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun tanpa berpikir terlalu jauh, Ardi dan karyawan lainnya menandatangani perjanjian kerja tersebut dan menyerahkan ijazah mereka kepada perusahan.

Para karyawan termasuk Ardi kemudian mengikuti serangkaian kegiatan training yang diselenggarakan oleh perusahaan. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sesuai keputusan Direksi perusahaan, Ardi ditetapkan sebagai Staff, Golongan Pangkat C1 dengan Unit Kerja Kantor Marketing Point Agency Jatinegara. Jabatan Ardi saat itu sebagai PIC Marketing Point Agency, Unit Marketing, Divisi Agency Network Development I.

Ardi tidak menduga baru bekerja selama 1 tahun 1 bulan, Ardi malah mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 20 Oktober 2015. "Tanpa adanya surat peringatan sebelumnya, pada saat itupun saya langsung di PHK. Pada saat itu saya di PHK bersama dengan beberapa teman saya", jelas Ardi.

Ardi dan karyawan lainnya yang di PHK, kemudian di panggil ke kantor pusat perusahaan di Jalan Fahrudin Jakarta Pusat. Ardi mengungkapkan, "Kami meminta perusahaan untuk mengembalikan Ijazah kami. Tetapi (Perusahaan menyatakan) karena kami di PHK dengan alasan Under Performed, maka sesuai dengan surat perjanjian kerja yang sudah kami tandatangani bahwa apabila diberhentikan oleh pihak perusahaan dengan alasan indisipliner maka kami harus mengganti biaya perusahaan yang telah dikeluarkan sesuai jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan secara sekaligus. Pada saat itu saya diharuskan mengganti biaya perusahan sejumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ".

Ardi tidak bersedia membayar uang kompensasi PHK, begitu juga karyawan lainnya yang senasib dengan Ardi. Ardi dan dua orang rekannya memutuskan untuk menempuh upaya hukum. Mereka kemudian mencari advokat. "Kami kemudian menemukan pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta, lalu di tanggal 16 November 2015 kami menandatangani surat kuasa," jelas Ardi.

Proses persidangan yang panjang dilalui Ardi. Dimulai dari persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Tanggal 19 Desember 2016 Pengadilan Hubungan Industrial memutus gugatan Ardi. Isi putusannya mengabulkan sebagian gugatan Ardi. Pengadilan mewajibkan perusahaan mengembalikan ijazah Ardi tanpa syarat apapun dan menghukum perusahaan membayar pesangon atas PHK kepada Ardi sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ardi merasa sangat puas dengan putusan ini dan berniat tidak akan mengajukan kasasi agar bisa segera mendapatkan ijazahnya. Namun nasib berkata lain. Perusahaan melawan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Perusahaan mendaftarkan permintaan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta tanggal 30 Desember 2016. Akibat adanya kasasi ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang memenangkan Ardi tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan kasasi.

Persidangan terakhir di Mahkamah Agung pada tanggal 05 Juni 2017, memutuskan menolak permintaan kasasi dari perusahaan dan menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta sebelumnya.

Walaupun sudah memenangkan gugatan di dua tingkat pengadilan, Ardi mengatakan proses panjang persidangan yang dilalui membuatnya putus asa. "Apalagi pada saat menunggu proses tersebut tahun 2017 saya sempat mengikuti seleksi penerimaan Inspektur Polisi Sumber Sarjana Polda Nusa Tenggara Timur, CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, dan mengikuti seleksi di beberapa perusahaan lainnya seperti Bank Mandiri, Taspen, BPJS Ketenagakerjaan namun saya selalu gagal saat pemeriksaan berkas karena tidak dapat menunjukkan Ijazah sarjana yang asli." jelas Ardi. Sepertinya Ardi juga tertarik untuk mengikuti jejak kedua orangtuanya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Walaupun sudah kalah di dua tingkat pengadilan, perusahaan masih enggan menjalankan kewajiban mengembalikan ijazah Ardi dan membayar pesangon. Padahal Perusahaan sudah menerima pemberitahuan putusan kasasi tanggal 28 November 2017 yang artinya putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan.

Perusahaan baru mengembalikan ijazah Ardi tanggal 18 Mei 2018 atau enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Itupun setelah perusahaan menerima dua kali peringatan (aanmaning) dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Peringatan pertama dilaksanakan hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dan Peringatan kedua di tanggal 15 Mei 2018.

"Pada akhirnya meskipun melewati proses yang memakan waktu 2 Tahun 7 Bulan, Puji Tuhan saya bisa menerima kembali Ijazah saya," ungkap Ardi. "Harapan saya kepada Pengadilan agar memutuskan kasus - kasus seperti ini dengan adil dan tidak harus memakan waktu yang lama. Kepada pemerintah agar menegakkan hukum yang berlaku dimana tidak diperbolehkan bagi perusahaan untuk menahan Ijazah seseorang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku", pungkas Ardi.

"Kepada perusahaan agar menjalankan peraturan sesuai prosedur, dan tidak memberhentikan karyawan tanpa alasan yang jelas. Saran saya kepada para pekerja dan pencari kerja agar jangan mudah percaya dengan janji perusahaan, dan jika harus ada penahanan Ijazah maka harus ada rentang waktu penahanan Ijazah yang jelas, " Ardi menyarankan.

Sumber: Testimoni Ardi Selan, SIPP PN Jakarta Pusat

T#gs Ardi SelanPerusahaanTahan Ijazah KaryawanaanmaningPemutusan Hubungan Kerjapenahanan ijazah
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments